Aturan PPKM di Indonesia Bakal Dihapus? Ini Dia Bocorannya


 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menyetop PPKM yang sudah diberlakukan sejak Agustus 2021 lalu.

"Kalau sudah terkendali [kasus Covid-19] masa PPKM terus," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Jika ditarik ke belakang, Indonesia sudah menerapkan pengetatan kegiatan masyarakat sejak 10 April 2020, satu bulan lebih sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada saat itu, pengetatan kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berbeda dengan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diterapkan negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sejak saat itu, istilah PSBB terus berubah. Mulai dari PSBB transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level berdasarkan asesmen wilayah.

Kini, pemerintah Indonesia telah menyatakan siap untuk menjalankan transisi dari pandemi menuju endemi seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang semakin terkendali.

Pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan sejalan dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik.

Namun, Jokowi tetap menyarankan agar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memakai masker. Hal ini juga diberlakukan bagi kaum lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid.

Kebijakan PPKM di seluruh wilayah Indonesia yang sudah berlaku sejak dua pekan terakhir sendiri sudah berakhir per Senin 23 Mei 2022 kemarin, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 24/2022 dan 25/2022.

Untuk wilayah Jawa-Bali, daerah yang berstatus PPKM level 1 mengalami penurunan dari sebelumnya 29 daerah berkurang menjadi 11 daerah. Begitu pula wilayah PPKM level 3 dari 2 daerah menjadi 1 daerah.

Adapun daerah yang berstatus PPKM level 2 mengalami kenaikan dari 97 menjadi 116 daerah.

Sementara itu, untuk wilayah luar Jawa-Bali, wilayah berstatus PPKM level 1 berjumlah 11 daerah, level 2 mencapai 116 daerah, dan wilayah yang masuk kategori PPKM level 3 berjumlah 1 daerah.

Hingga saat ini, status PPKM sudah berakhir mengingat pemerintah belum mengumumkan perkembangan terkini mengenai kebijakan PPKM akan kembali diperpanjang atau justru dihentikan untuk selamanya.

sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20220517171235-4-339599/aturan-ppkm-di-indonesia-bakal-dihapus-ini-dia-bocorannya

Post a Comment

0 Comments