Kapasitas Halal Bihalal di Depok Dibatasi 75 Persen


 Para pejabat dan keluarga yang biasa mengadakan halal bihalal harus tau aturan baru dari pusat. Minggu (24/4), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengirimkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Halal Bihalal pada perayaan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 kepada para kepala daerah. Kota Depok yang masuk dalam PPKM Level 2 mesti menerapkan halal bihalal dengan kapasitas 75 persen.

Kepala Divisi Penanganan Satgas Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengaku, Kota Depok akan mengikuti aturan tersebut. Peraturan yang digulirkan pemerintah sejatinya untuk kebaikan dan kelancaran masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau lebaran tahun ini. Dia meminta masyarakat agar senantiasa disiplin pada peraturan tersebut, karena menjadi kebaikan untuk keluarga besar dan diri sendiri. “Harus dipatuhi ya, ini kebaikan untuk sama-sama. Tentu ini untuk kebaikan kita semua dalam merayakan lebaran,” ungkap Sri kepada Harian Radar Depok, Minggu (24/4).

Jika dilihat dari aturan tersebut, sambungnya, Kota Depok yang masuk dalam PPKM Level 2 dibolehkan mengadakan halal bihalal dengan kapasitas 75 persen. Adapun aturan sesuai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 003/2219/SJ tentang Pelaksanaan Halalbihalal pada Idul Fitri Tahun 1443 H/2022. “Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 dari klaster kerumunan Lebaran 2022,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok terdapat 1.415.718 jiwa yang sudah divaksin dosis satu (87,74%), dosis dua 1.252.441 jiwa (77,62%) dan dosis tiga atau booster sudah 347.648 jiwa (21,55%). Dengan adanya data tersebut diharapkan warga Depok bisa ramai-ramai mengikuti vaksin booster. Ini agar tingkat kekebalan akan Covid-19 semakin tinggi.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, surat edaran ini telah diterbitkan tertanggal 22 April 2022 dengan nomor 003/2219/SJ. Surat edaran ini menjadi sangat penting ditengah kalkulasi banyaknya pemudik yang akan menghabiskan waktu merayakan Idul Fitri dan libur lebaran di kampung halaman.

“SE ini secara spesifik diterbitkan dalam rangka memberikan atensi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yang tentunya sejalan dengan pengaturan dalam Inmendagri PPKM,” kata Safrizal dalam keterangannya.

Surat Edaran tesebut, memberikan arah keijakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan atensi pelaksanaan Halal bi Halal di daerahnya masing-masing yang disesuaikan dengan level daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Inmendagri PPKM Level 3, 2 dan 1 untuk wilayah Jawa-Bali maupun Inmendagri PPKM Level 3, 2, dan 1 untuk wilayah luar Jawa-Bali.

“Jumlah tamu yang dapat hadir pada acara halal bihalal adalah 50% dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori Level 3,75% untuk daerah yang masuk kategori Level 2 dan 100% untuk daerah yang masuk kategori level ,” ujarnya menguraikan.

Melalui SE ini, kata dia, Pemerintah Daerah juga diminta untuk membuat peraturan lebih lanjut di daerahnya masing-masing dengan terus memperkuat disiplin protokol kesehatan, sekurang-kuranya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer secara berkala serta selalu menjaga jarak.

Kegiatan halalbihalal dengan jumlah di atas 100 orang, makanan dan minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang. Selain itu, tidak diperbolehkan ada makanan atau minuman yang disajikan di tempat (prasmanan). “Tak lupa untuk terus berkolaborasi dengan unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, sehingga penerapannya dapat berjalan optimal di lapangan”, tandasnya.

sumber : https://www.radardepok.com/2022/04/kapasitas-halal-bihalal-di-depok-dibatasi-75-persen/

Post a Comment

0 Comments