Danny Minta Vaksinasi Lansia Tak Jadi Indikator PPKM, IDI: Jangan Alasan!


 Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bakal meminta pusat agar tak menjadikan vaksinasi lansia tak jadi indikator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena realisasinya sulit. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar menilai hal itu jangan dijadikan alasan atas masih rendahnya vaksinasi lansia.

"Intinya jangan dijadikan alasan orang lansia ini. Bagaimana caranya vaksinasi lansia ini dilakukan upaya-upaya persuasif," ucap Humas IDI Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin kepada detikSulsel, Rabu (13/4/2022).

Dia beranggapan, vaksinasi sudah menjadi bagian dari upaya penanganan COVID-19. Apalagi kategori lansia termasuk kelompok rentan yang rentan terpapar dan menularkan virus Corona.

"Kenapa pemerintah menegakkan aturan itu karena lansia ini orang yang bisa menularkan dan bisa ditularkan," tutur Wachyudi.

Dengan demikian lansia yang menjadi kelompok lansia penting divaksinasi. Dia tak menampik vaksinasi lansia memang sulit dilakukan lantaran terganggu kondisi kesehatannya, namun tetap harus dilakukan lewat edukasi berkala.

"Bagaimana secara persuasif ini lansia bisa divaksin. Jemput bola, karena banyak lansia mungkin dia mau vaksin tapi ketakutan berlebihan tidak percaya diri atau ketakutan ke tempat vaksin. Kasus kayak begini harus jemput bola, sambil diedukasi," sebutnya.

Vaksinasi terhadap lansia memang butuh penanganan ekstra. Pengawalannya harus dikontrol dengan baik lantaran komorbid yang dialaminya.

"Hipertensi bisa divaksin asal terkontrol, di mana misalnya diberi obat hipertensi secara berkala, kalau diabetes minum obat diabetes secara berkala, (penyakit) jantung, minum obat berkala, dan itu dikontrol," papar Wachyudi.

Menurutnya kebijakan pemerintah sudah tidak bisa ditawar lagi. Upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 sudah dibuat berdasarkan kajian para ahli kesehatan.

"Jangan sampai keteledoran kecil berdampak besar di kemudian hari. Kita berharap agar pemerintah bisa tervaksin dengan lansia dengan cara persuasif. Vaksinasi wajib bagi semua. Itu tidak ada tawar menawar," tegasnya.

Sementara Epidemiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Ridwan Amiruddin khawatir pernyataan atas rencana Pemkot Makassar menimbulkan polemik. Potensi timbul masalah sosial sekaitan dengan kelompok lansia.

"Lansia dan keluarganya semakin menutup diri," papar Ridwan kepada detikSulsel, Rabu (13/4/2022)

Menurutnya kinerja satuan tugas (satgas) yang menangani vaksinasi yang mesti diperkuat. Ketimbang fokus mengubah paramater capaian vaksinasi agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

"Terkait dengan rencana tersebut (indikator vaksinasi lansia tak jadi penentu status PPKM), mestinya bukan parameternya yang diubah. Tapi mengoptimalkan kinerja satgasnya," tegasnya.

Menurutnya, Pemkot Makassar perlu evaluasi mendalami atas kesulitannya dalam memaksimalkan vaksinasi lansia. Satgas tidak hanya boleh berhenti hanya karena lansia terkendala kondisi kesehatan.

"Alasan tekanan darah yang tinggi, begitu banyaknya lansia yang belum tercover yang tidak hipertensi. Perlu komunikasi berisiko yang lebih intens dari satgas," ujar Ridwan.

Dia menilai, ada banyak pula lansia yang sebenarnya ingin divaksin. Namun masih kesulitan mengakses layanan vaksinasi di sekitar tempat tinggalnya.

"Termasuk kurang paham tentang pentingnya vaksin. Bahkan ada yang dilarang oleh anaknya. Jadi perlu terobosan baru untuk meningkatkan vaksin pada kelompok ini, karena angka kematiannya yang terbanyak," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto meminta Pemerintah Pusat tidak menjadikan cakupan vaksinasi lansia sebagai indikator menentukan status PPKM. Pasalnya vaksinasi lansia diakui sulit direalisasikan.

"Kita lobi pemerintah pusat agar itu (capaian vaksinasi lansia) jangan dipertimbangkan (jadi penentu status PPKM)," ucap Danny saat dimintai keterangannya, Selasa malam (12/4).

Dia mengaku status PPKM Kota Makassar harusnya level 1. Namun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendari) Nomor 21 Tahun 2022, Kota Makassar ditetapkan PPKM level 2.

"Kita (PPKM) Level 2, harusnya level 1. Cuma karena ada sedikit kriteria yang tidak masuk gara-gara (vaksinasi) lansia kita baru 45%," sebut Danny.

sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6031904/danny-minta-vaksinasi-lansia-tak-jadi-indikator-ppkm-idi-jangan-alasan

Post a Comment

0 Comments