PPKM Diusulkan Dicabut Jelang Ramadan, Ini Jawaban Kemenkes


 Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah semakin melandai, sehingga muncul usulan antara lain dari anggota DPR agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah dicabut menjelang Ramadan.

Merespons usulan tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan pemerintah tidak akan mencabut kebijakan PPKM. Pasalnya, kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Enggak dicabut PPKM,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (7/3/2022).

Sebelumnya, Nadia mengatakan penyusunan prokes di masa praendemi sudah masuk tahap finalisasi atau tahap akhir untuk segera diberlakukan seiring situasi pandemi Covid-19 yang kian melandai.

"Saat ini protokol kesehatan praendemi dibahas untuk difinalkan. Terdapat beberapa indikator, terutama yang dibahas sebagai tahapan," kata Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Nadia mengatakan, prokes praendemi disusun dengan melibatkan berbagai kalangan terkait seperti epidemiolog serta praktisi kesehatan. "Segera diumumkan. Ditunggu saja," katanya.

Sejumlah prokes yang diatur di antaranya pelaku perjalanan domestik via darat, laut dan udara, bagi penerima vaksinasi dosis lengkap tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif.

Selain itu, juga turut diatur terkait kapasitas tampung ruang publik seperti stadion, pusat perbelanjaan dan lainnya.

Nadia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini menunjukkan tren kasus secara nasional menurun dan angka reproduktif virus juga dilaporkan menurun di setiap pulau berpenduduk banyak di Indonesia.

Namun masih terdapat 5 provinsi yang masih menunjukkan tren peningkatan yaitu di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

Nadia mengatakan, jumlah perawatan nasional di rumah sakit juga terus menurun. Sebanyak 60% pasien yang dirawat saat ini tidak bergejala atau gejala ringan.

Nadia, yang juga menjabat sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes itu, berkomitmen mempertahankan fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional dan mempersempit ruang penyebaran virus melalui testing, tracing, treatment demi mengontrol pandemi.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR M Ali Ridho meminta kepada pemerintah agar PPKM segera dicabut, mengingat situasi pandemi saat ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

"Saya melihat di beberapa tempat bahwa tingkat penularan varian Omicron ini semakin hari semakin turun, tingkat kesembuhannya cukup tinggi, dan tidak mengkhawatirkan seperti varian Delta yang terjadi pada pertengahan tahun lalu," kata Ali Ridho kepada awak media, Minggu (6/3/2022).

Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah telah berhasil menangani lonjakan virus Covid-19 varian Omicron dengan kebijakan yang tepat. Untuk itu, katanya, kebijakan PPKM dicabut juga karena umat Islam akan menyambut bulan Ramadan.

"Kita sama-sama tahu bahwa tradisi umat islam di Indonesia, ketika hendak menyambut bulan Ramadan, selalu melakukan ziarah ke makam keluarganya. Selain itu juga ingin menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir melanggar aturan PPKM. Di sisi yang lain, kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergeliat kembali," jelasnya.

sumber : https://www.beritasatu.com/kesehatan/899561/ppkm-diusulkan-dicabut-jelang-ramadan-ini-jawaban-kemenkes/2

Post a Comment

0 Comments