PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Terbaru Beraktivitas di Tempat Hiburan dan Sosial


 Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali dan wilayah luar Jawa-Bali. Dalam aturan terbaru ini, terdapat perilaku produktif aman Covid-19 terutama kegiatan bidang hiburan dan sosial.

"Sesuai dengan kebijakan terkini, perlu diperhatikan masyarakat saat menjalani aktivitas hiburan dan sosial," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito pada konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Kamis (17/3/2022).

Wiku mengatakan, aturan tersebut berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkini, dan terdapat sejumlah perilaku produktif aman Covid-19 per jenis kegiatan hiburan dan sosialnya serta lingkup PPKM meliputi:

Berdasarkan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 terkait wilayah Jawa-Bali:

Bioskop:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi dan hanya kategori hijau boleh masuk, kecuali yang tidak bisa divaksin dengan alasan kesehatan. Khusus anak usia 6-12 tahun diperbolehkan dengan syarat sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

2. Kapasitas maksimal penonton tergantung level kabupaten/kota. Maksimal 25% untuk level 4, 50% untuk level 3, dan 70% untuk level 2.

3. Kapasitas maksimal pengunjung tempat makan bioskop maksimal 25% untuk level 4 serta 50% untuk level 3 dan 2. Durasi maksimalnya yaitu 60%.

4. Menerapkan sistem protokol kesehatan mengacu prinsip CHSE dari Kemenparekraf.

Fasilitas hiburan:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi dan hanya kategori hijau boleh masuk, kecuali bagi yang tidak bisa divaksin karena kesehatan. Khusus anak usia 6-12 tahun bisa masuk dengan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

2. Kapasitas maksimal penonton menyesuaikan level kabupaten/kotanya di mana maksimal 25% untuk level 4, 50% untuk level 3, dan 75% untuk level 2.

3. Menerapkan sistem protokol kesehatan ketat mengacu prinsip CHSE dari Kemenparekraf.

Kegiatan di lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi dengan memperbolehkan masuk berkategori hijau kecuali bagi yang tidak bisa divaksin karena kesehatan.

2. Kapasitas maksimal menyesuaikan level kabupaten/kota. Maksimal 25% untuk level 4 dan 50% untuk level 3 dan 2.

3. Diterapkannya sistem protokol kesehatan yang ketat dan mengacu kepada peraturan penyelenggara kegiatan.

Sementara itu, berdasarkan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 terkait wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua:

Bioskop:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi yang memperbolehkan masuk berkategori hijau kecuali bagi yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Khusus anak usia 6-12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

2. Kapasitas maksimal penonton menyesuaikan level kabupaten/kotanya, di mana maksimal 50% untuk level 3 dan 75% untuk level 2 dan level 1.

3. Begitu juga dengan kapasitas maksimal pengunjung tempat makan di dalam bioskop yaitu maksimal 50% untuk level 3, dan 75% untuk level 2, dan 1 dengan pengaturan maksimal 2 orang per meja. Sistem take away juga berlaku.

4. Diterapkannya sistem protokol kesehatan mengacu kepada prinsip CHSE yang ditetapkan Kemenparekraf.

Fasilitas hiburan:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi yang memperbolehkan masuk berkategori hijau kecuali yang tidak bisa divaksin akibat alasan kesehatan.

2. Pengaturan kapasitas maksimal penonton menyesuaikan level kabupaten/kota, maksimal 50% untuk level 3, 75% untuk level 2, dan 75% untuk level 1.

3. Menerapkan sistem protokol kesehatan ketat yang mengacu kepada peraturan daerah setempat.

Kegiatan di lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial:

1. Wajib skrining aplikasi PeduliLindungi yang memperbolehkan masuk berkategori hijau kecuali bagi yang tidak bisa divaksin karena kesehatan.

2. Kapasitas maksimal penonton menyesuaikan level kabupaten/kota, maksimal 50% untuk level 3, 75% untuk level 2, dan 100% untuk level 1

3. Menerapkan sistem protokol kesehatan ketat yang mengacu kepada peraturan daerah setempat.

Wiku menegaskan pada prinsipnya aturan yang lebih spesifik dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) semata- mata mendukung kembalinya produktivitas daerah di tengah pandemi Covid-19.

“Kita bisa lihat bersama bahwa semakin tinggi level kabupaten/kota yang ada, maka semakin ketat pembatasan aktivitas masyarakat harus dilakukan,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Wiku, jika ingin kembali produktif baik secara sosial maupun ekonomi, pemda wajib kembali mengidentifikasi indikator penurunan level PPKM, yaitu dengan mengendalikan transmisi komunitas dengan menurunkan kasus konfirmasi, rawat inap di rumah sakit dan kematian.

Kemudian, meningkatkan kapasitas respons kesehatan kemampuan mencapai testing, tracing, dan treatment serta meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 khususnya vaksinasi kelompok rentan.

Wiku mengingatkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan sosial dan hiburan, pemda harus menjamin agar cela penularan akibat penyesuaian kebijakan yang ada, dapat terlaksana sesuai peraturan yang implementatif dan sistem monitoring yang tegas.

sumber : https://www.beritasatu.com/kesehatan/904023/ppkm-diperpanjang-ini-aturan-terbaru-beraktivitas-di-tempat-hiburan-dan-sosial/3

Post a Comment

0 Comments