Implementasi Kebijakan WFH bagi ASN


 Pandemi Covid-19, berdampak pada aspek kehidupan manusia. Begitu juga pada Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengadopsi pola kerja baru secara remote dari rumah masing-masing yang lebih dikenal dengan Work from Home (WFH).

Hal itu, dibahas secara gamblang oleh Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan pada UPT PPD Surabaya Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr Hj Rita Kartina SH MH M AP, dalam buku ketiganya yang berjudul Implementasi Kebijakan Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara.

Dirinya menjelaskan, bahwa pandemi Covid-19, tidak hanya membawa perubahan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun juga, tatanan pemerintahan harus menyesuaikan dengan adaptasi yang baru.

Sebagai pedoman dikeluarkan surat edaran Menteri PANRB No 19/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah, memungkinkan PNS melakukan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya. Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam bukunya itu, dibahas terjadinya perubahan tatanan kehidupan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Terutama, kesehatan dengan menuju tatanan baru New Normal. Serta, dijabarkan bagaimana implementasi kebijakan WFH bagi ASN khususnya di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini proses kinerja ASN di Indonesia lebih cenderung bersifat konvensional sehingga jarang sekali bekerja yang bersifat online. WFH merupakan salah satu bentuk dari flexibel working yakni sebuah konsep sistem kerja jarak jauh yang tentunya menjadi tantangan dan tidak mudah dijalankan bagi para ASN dalam pelaksanaanya. Dibutuhkan kesiapan SDM dan infrastruktur guna mendukung efektivitas pelaksanaannya,” ujarnya, Selasa (29/03/2022) tadi.

sumber : https://memontum.com/implementasi-kebijakan-wfh-bagi-asn

Post a Comment

0 Comments