Pemprov Lampung Terapkan Aturan Baru, WFH 50 Persen Bagi Pegawai Pemprov Lampung


 Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan aturan 50 persen kerja dari rumah (Work from Home/WFH) bagi pegawainya, guna menekan risiko penularan COVID-19 di lingkungan kantor pemerintah daerah. Sabtu, (26/2/2022).

“Ini sebagai bentuk kewaspadaan kita agar pegawai juga tetap sehat, dan membantu memutus mata rantai persebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo di Bandarlampung, seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Bandarlampung, ibu kota Provinsi Lampung, tempat kantor pemerintah provinsi berada.

Selain membatasi jumlah pegawai yang bekerja di kantor, ia mengatakan, pemerintah provinsi meminta setiap satuan kerja memantau kondisi pegawai.

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor : 045.2/0711/07/2022 yang menerangkan bahwa, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor OS Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai.

“Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19,” tulis Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam surat edaran, dikutip Saibumi.com.

Selanjutnya, memperhatikan arahan dan kebijakan Presiden mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta berdasarkan status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dipandang perlu merubah Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/0167/07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/3744/07/2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung,” jelasnya.

Kemudian, perubahan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Sebagaimana dimaksud pada point 1, tercantum dalam lampiran surat edaran ini,” tukasnya.

Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Sektor Non Essensial

PPKM Level 1 : 100 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 2 : 75 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 3 : Maksimal 50 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 4 : Maksimal 25 persen pegawai Work From Office

Sektor Essensial

PPKM Level 1 : Maksimal 100 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 2 : Maksimal 100 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 3 : Maksimal 100 persen pegawai Work From Office
PPKM Level 4 : Maksimal 50 persen pegawai Work From Office

Sektor Kritikal

PPKM Level 1 : –
PPKM Level 2 : –
PPKM Level 3 : –
PPKM Level 4 : Maksimal 100 persen pegawai Work From Office.

sumber : https://lampung.lidik.id/pemprov-lampung-terapkan-aturan-baru-wfh-50-persen-bagi-pegawai-pemprov-lampung/

Post a Comment

0 Comments