Relaksasi PPKM di Bawah Ancaman Gelombang Tiga Covid

Ilustrasi. Menghadapi akhir tahun 2021 atau libur natal dan tahun baru ada kewaspadaan terkait kemunculan gelombang tiga Covid-19 di Indonesia. (AP/Trisnadi)

 

Jakarta -- Pemerintah RI melakukan relaksasi di sejumlah wilayah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta.

Pemerintah memutuskan DKI Jakarta kini berstatus PPKM level 1 pada perpanjangan 2-15 November 2021. Sejumlah aturan pun melonggar mulai dari pembukaan mal 100 persen hingga resepsi pernikahan dapat dihadiri 75 persen tamu undangan. Bahkan, kini untuk perjalanan internasional bagi pendatang yang telah vaksinasi lengkap maka karantinanya dipotong hanya jadi tiga hari.

Relaksasi menyambut era new normal itu dilakukan dengan bayang-bayang gelombang tiga virus corona yang dipercaya masih akan terjadi. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahkan mewanti-wanti agar masyarakat tetap mewaspadai penularan meski sebaran kasus positif telah menurun beberapa bulan terakhir.

Sejumlah pihak mempercayai, Indonesia berpotensi dihantam gelombang tiga pada akhir 2021. Faktor pemicunya, bisa berawal dari euforia masyarakat atas melandainya kasus Covid, hingga libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan penurunan level PPKM boleh saja dilakukan pemerintah RI. Namun, kata dia, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penilaian yang ketat berdasarkan indikator standar.

Yunis sejauh ini menyoroti masih ada sejumlah wilayah yang belum memenuhi standar pelacakan ataupun pengetesan kasus Covid-19 yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Jadi saya takut kalau Kabupaten/Kota sudah level satu, itu level satunya beneran atau enggak. Ya kalau tidak standar pengukuran, saya takut benar loh suatu saat akan meledak," kata Yunis saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/11).

Menurutnya, salah satu indikator yang mesti dipenuhi adalah terkait dengan rasio pelacakan atau tracing kasus Covid-19 yakni satu berbanding 30. Artinya, bila seorang terpapar virus Covid-19, maka 30 kontak eratnya harus ikut diperiksa.

Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak wilayah yang keteteran untuk memenuhi standar pelacakan tersebut. Sehingga, data yang dikumpulkan dan kemudian diakumulasi untuk menjadi suatu analisis dasar penurunan level PPKM menjadi tak akurat.

"Di Indonesia itu 1:6-8 Kalau tidak standar, banyak kontak yang tidak di-tracing, itu menunjukkan banyak kasus yang lost dari surveillance," katanya.

Belum lagi, kata dia, permasalahan terkait standar pemeriksaan 1:1.000 penduduk per pekan yang dianjurkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jika mengacu standar tersebut, sambung Yunis, sewajarnya ada 270 ribu orang diperiksa per pekan jika diasumsikan populasi Indonesia mencapai 270 juta jiwa.

Strategi utama penanggulangan pandemi ialah testing, tracing, dan treatment (3T). Keseluruhan upaya tersebut diperlukan sehingga gelombang tiga pandemi dapat diantisipasi dan ditangani nantinya.

"Kalau sekarang, Jakarta doang yang memenuhi standar 1:1.000 tesnya ya. Yang lainnya tidak, begitu kabupaten/kota lainnya tidak. Kemudian, contact tracing-nya tidak standar. Mana mungkin 1 kasus hanya di-tracing 8 orang," tambah dia.

Berdasarkan data yang dirangkum CNNIndonesia.com, selama dua pekan PPKM level 2, jumlah testing memang menurun.

Pada periode 6-18 Oktober, jumlah warga yang dites mencapai 2.222.677 orang. Namun pada periode 19-31 Oktober, jumlahnya turun hingga menjadi 2.049.464 orang yang diperiksa selama 13 hari.

Oleh sebab itu, Yunis khawatir terhadap penurunan level PPKM saat ini yang tidak memperhitungkan penilaian-penilaian standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Pemerintah dapat dianggap terlalu bersemangat untuk memulihkan perekonomian namun tak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Sebagai catatan, daerah level 1 PPKM meliputi DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang masuk di Banten. Di Jawa Barat, ada Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Bekasi.

Kemudian di Jawa Tengah mencakup Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Magelang, dan Kabupaten Demak. Adapun daerah level di Jawa Timur adalah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan.

Di sisi lain, Yunis juga menyoroti kemunculan varian baru Covid-19 AY 4.2 atau varian Delta Plus. Menurutnya, sangat memungkinkan apabila varian tersebut menjamur ke Indonesia saat ini.
Sifat dari virus itu yang cenderung cepat untuk bermutasi, kemudian didorong dengan relaksasi dari pengetatan akses keluar masuk negara melalui PPKM Level 1 ini.

"Jadi potensi gelombang 3 adalah satu, surveillans kurang benar dari awal. Kemudian yang kedua adalah pembebasan pembatasan soalnya terlalu cepat dan tidak hati-hati," ujar Yunis.

"Nah, yang ketiga adalah cakupan vaksinasi sampai sekarang yang dosis pertama baru mau akan mencapai 60 persen dan yang dosis kedua baru akan 30 persen," imbuhnya.

Meski terancam dihantam gelombang ketiga, kondisi Indonesia dinilai Yuni tak akan separah sebelumnya. Menurutnya laju penyebaran dapat tetap ditekan apabila vaksinasi gencar dilakukan hingga akhir tahun.

Dia mengungkapkan bahwa banyak negara yang telah gencar melakukan vaksinasi Covid-19 masih kewalahan menghadapi varian baru virus yang terus bermutasi. Oleh sebab itu, kata dia, Indonesia seharusnya bersiap diri dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum melakukan relaksasi besar-besaran.

"Di Inggris saja vaksinasinya sudah mencapai 60 persen lebih yang 2 dosis, tapi karena sub varian delta itu kasusnya enggak turun-turun. Kita mau begitu enggak," kata Yunis.

Terpisah, pakar ilmu kesehatan masyarakat Hasbullah Thabrany mengatakan gelombang tiga pandemi Covid-19 yang saat ini mengintai harus diikuti dengan penguatan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di tengah masyarakat. Saat ini, kata dia, yang terpenting adalah untuk menjaga ritme penyebaran kasus sehingga tak membludak seperti gelombang sebelumnya.

"Harus memastikan supaya kontrol pencegahan baik perjalanan, mal, dan lainnya harus betul-betul berjalan dengan efektif," kata mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia tersebut.

Menurutnya, vaksinasi di Indonesia saat ini masih perlu dikejar selama masa pelonggaran kebijakan tersebut. Sehingga, nantinya masyarakat dapat bersiap apabila kembali terjadi lonjakan kasus.

Risiko penularan kasus, kata dia, dapat dihindari karena banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi yang salah satunya karena vaksinasi. Sehingga, pelonggaran atas pengetatan kebijakan mobilitas di tengah masyarakat nantinya tidak akan berpengaruh pada peningkatan kasus secara signifikan.

"Persoalan ada varian baru yang diantisipasi, gelombang ketiga, itu selalu saja bisa. Artinya yang disebut berdamai itu kita tetap bekerja dengan sebaik mungkin," ujar Hasbullah.

"Artinya fungsi-fungsi kegiatan harian, kegiatan kerja, kegiatan ekonomi bisa bekerja, tapi tidak menimbulkan penularan baru," tambah dia.

Angka vaksinasi Covid-19 secara nasional hingga kini sudah mencapai 57 persen untuk pemberian dosis pertama. Namun demikian, masih ada sejumlah target pemberian vaksin yang perlu disorot.

Misalnya, capaian vaksinasi bagi kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia) masih rendah. Data Kementerian Kesehatan per 2 November pukul 18.00 WIB menyebutkan baru 8.723.505 orang lansia yang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, 5.393.636 orang lansia telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 21.553.118 orang baru menyentuh 40,47 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 25,02 persen.

Selain itu, vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun juga belum dilakukan hingga saat ini. Padahal, sejumlah fasilitas sudah dibuka dan diperbolehkan bagi anak berusia tersebut.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan program vaksinasi covid-19 anak usia 6-11 tahun baru bisa digelar pada awal 2022, seiring dengan uji klinik rampung dan mendapat EUA dari BPOM.

Budi menyebut terdapat tiga merek vaksin covid-19 yang melakukan uji klinik terhadap anak. Yakni, vaksin produksi Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211103155452-20-716163/relaksasi-ppkm-di-bawah-ancaman-gelombang-tiga-covid

Post a Comment

0 Comments