PPKM Darurat, Gugus Tugas Covid-19 Bangli Sebut Pengusaha yang Membandel Bisa Dicabut Izin Usahanya

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan aturan mengenai sektor usaha non esensial.


Dimana pada aturan ini, selain usaha penyedia bahan makanan dan keuangan, tidak diperbolehkan buka.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Bangli, I Wayan Dirgayusa, Minggu (11/7/2021) mengungkapkan, aturan tersebut tercantum dalam SE Gubernur Bali No. 10 tahun 2021.

Di mana pelaksanaan kegiatan dalam sektor non esensial ditutup, dan diberlakukan work from home (WFH) 100 persen.

"Sebenarnya ini hanya penegasan saja. Karena di peraturan yang sebelumnya itu ada aturan mengenai sektor non esensial, dan masih diperbolehkan beroperasi 25 persen. Namun di aturan ini, dijadikan 100 persen WFH," jelasnya.

Sektor esensial, lanjut Dirgayusa, diantaranya kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok makanan. Baik berupa toko, warung, rumah makan, hingga restoran.

Dalam hal ini, ia menegaskan masih diperbolehkan buka, dengan batasan hingga pukul 20.00 wita.

"Termasuk juga perbankan. Masih diperbolehkan buka. Pun demikian sektor kelistrikan seperti PLN, Telkom, hingga PDAM juga masih buka," ucapnya.

Aturan tersebut berlaku selama penerapan PPKM Darurat, yakni hingga 20 Juli.

Apabila masih ada sektor non esensial yang tetap buka, Dirgayusa mengatakan pemilik usaha terancam sanksi.

"Jika masih membandel, ada sanksinya. Bahkan hingga pencabutan izin usaha. Itu di ketentuannya," ujar dia.

Sementara disinggung mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Bangli, Dirgayusa mengatakan per hari Sabtu (10/7/2021) jumlah kasus covid-19 di Bangli tercatat sbanyak 2.685 kasus.

Di mana 106 orang masih menjalani perawatan, 2481 orng dinyatakan sembuh, dan 122 orang meninggal dunia.

"Ada 24 tambahan kasus. Di mana 15 orang diantaranya menjalani karantina mandiri, dan sisanya dirawat di RSU Bangli.

Mengenai ketersediaan bed, hingga kini masih tergolong aman," tandasnya. (*)

sumber : https://bali.tribunnews.com/2021/07/11/ppkm-darurat-gugus-tugas-covid-19-bangli-sebut-pengusaha-yang-membandel-bisa-dicabut-izin-usahanya?page=2

Post a Comment

0 Comments