Pedagang di Kota Malang Bingung PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak, Begini Kata Wali Kota Sutiaji

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Banyak pemilik restoran, kafe atau pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang masih kebingungan akan nasib perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Malang.


Sesuai aturan dari pemerintah pusat, PPKM Darurat ini berlangsung mulai 12-20 Juli 2021 yang artinya berlaku terakhir pada hari ini, Selasa (20/7/2021).

Dilansir dari akun Twitter @PemkotMalang, banyak pedagang maupun pemilik tempat usaha yang menanyakan apakah PPKM Darurat di Kota Malang diperpanjang.

Para pedagang pun menginginkan adanya kejelasan soal aturan makan di tempat dan aturan bagi karyawan mereka yang saat ini sedang menjalani Work From Home (WFH).

"Belum dengar info perpanjangan resmi PPKM Darurat ya? Saya bingung mau nentuin pegawai masuk apa enggak kalau gak jelas kaya gini," tulis akun Twitter @notmexxxxxxx

Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik satu kedai kopi di Kota Malang.

Dia menuliskan soal aturan makan di tempat diperbolehkan atau tidak.

Karena PPKM Darurat secara aturan telah berakhir hari ini.

"Yang terhormat bapak ibu @PemkotMalang yang gajinya TIDAK terdampak, mengingat hari ini terakhir pelaksanaan PPKM Darurat, apa besok kami dan teman-teman kopian sudah boleh melayani dine in? Kasihan staff kami yang HARUS dirumahkan, sebagian dari mereka juga sudah berkeluarga," tulis akun @8ozxxxx pemilik kedai kopi

Tweet tersebut dibalas oleh akun resmi Pemerintah Kota Malang @PemkotMalang.

Akun @PemkotMalang menulis, bahwa informasi perpanjangan resmi PPKM Darurat sampai saat ini belum ada ketentuan resmi dari pemerintah.

"Selamat sore nawak. Usulan ditampung dulu nggih karena PPKM Darurat ini ketentuannya lebih mengacu ke ketentuan Pemerintah Pusat. Semoga ada solusi yang berimbang antara aspek kesehatan dan sosial ekonomi," tulisnya.

Menindaklanjuti banyaknya pemilik usaha di Kota Malang yang menanyakan perpanjangan PPKM Darurat, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih juga masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

Mengingat aturan tersebut sifatnya ialah top down, yang artinya instruksi dari pemerintah pusat yang kemudian diteruskan kepada masing-masing daerah yang memberlakukan PPKM Darurat.

"Sejauh ini kami masih menunggu," singkatnya pada awak Tribun Jatim Network, Selasa (20/7).

Sutiaji menyampaikan, meski belum ada aturan resmi dari pemerintah pusat, yang jelas soal PPKM Darurat ini nantinya tidak akan ada lagi.

PPKM Darurat itu akan diganti dengan PPKM level 1-4.

"Yang jelas PPKM Darurat tidak ada. Adanya PPKM Level 1,2,3 dan 4. Bahasanya demikian," ucapnya.

Meski demikian, Sutiaji tidak mau menjelaskan secara detail soal PPKM Level 1 sampai 4 tersebut.

Dia hanya mengatakan, jika penanganan Covid-19 belum bisa terkendali di Kota Malang, berarti masuk di level 4.

Sedangkan positif rate dan keterisian tempat tidur atau Bed Occcupancy Rate (BOR) sudah di bawah 80 ya maka Kota Malang masuk di posisi level 2.

"Sekarang belum di umumkan mas. Pengumuman nanti secara resmi dari presiden. Kita belum tahu masuk level berapa masih nanti," tandasnya.

sumber : https://jatim.tribunnews.com/2021/07/20/pedagang-di-kota-malang-bingung-ppkm-darurat-diperpanjang-atau-tidak-begini-kata-wali-kota-sutiaji?page=3

Post a Comment

0 Comments