Tertekan Covid-19, biro penyelenggara haji & umrah berharap insentif dari pemerintah

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biro penyelenggara ibadah haji dan umrah menjadi salah satu segmen usaha yang terpukul paling telak oleh pandemi covid-19 selama lebih dari setahun ini. Apalagi, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) juga membatalkan keberangkatan jemaah haji untuk tahun 1442 hijriah atau 2021 ini.


Kebijakan itu resmi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021, yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni 2021.

Wakil Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Alfa Edison menegaskan, pihaknya memang memahami keputusan dari Kemenag tersebut. Keputusan tersebut setidaknya telah memberikan kepastian bagi penyelenggara haji.

Menurutnya, jika terus dibiarkan menggantung, masa persiapan yang tinggal satu bulan ini pun tidak akan cukup. Terlebih, pertimbangan keselamatan jamaah haji di tengah kondisi yang masih diliputi pandemi pun dinilai sudah tepat.

"Menurut kami sudah tepat karena memberikan kepastian bahwa ada (pemberangkatan) haji atau tidak. Sehingga kalaupun ada kuota, saya kira untuk pengaturan segala sesuatunya sudah sangat mepet," kata Alfa saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (6/6).

Namun dari sisi bisnis, tidak adanya pemberangkatan jemaah haji untuk tahun yang kedua ini sangat memukul pelaku usaha biro penyelenggara haji dan umrah. Terlebih dalam setahun lebih masa pandemi ini, pemberangkatan umrah juga sangat terbatas, hanya ada dalam waktu dua bulan saja.

Dalam pengalamannya, Alfa menceritakan bahwa pemberangkatan umrah baru efektif dilakukan kembali pada awal November 2020. Lalu sempat ada penangguhan dua minggu di bulan Desember, dan mulai kembali di awal Januari 2021. Namun tak lama, kembali ditutup lagi.

Alhasil, dalam kurun waktu setahun lebih ini, biro penyelenggara haji dan umrah nyaris tak ada pendapatan. Meski tak merinci, tapi Alfa menekankan bahwa biro menderita kerugian yang sangat besar karena tetap harus menanggung aktivitas operasional bulanan.

Di sisi lain, dana yang sudah ditanamkan ke pihak maskapai penerbangan, pengurusan visa maupun perhotelan tidak semuanya bisa melakukan pengembalian dana (refund). "Sangat besar (kerugian) saya nggak bisa kalkulasi. Tapi ya bisa dibayangkan, kami tidak ada pemasukan, biaya operasional bulanan tetap harus kami tanggung," kata Alfa yang juga merupakan Direktur Utama AlfaTour.

Apalagi di tengah kesulitan usaha, biro penyelenggara haji dan umrah ini juga dituntut untuk bisa menjaga dana jamaah. Dalam hal ini, Alfa menjelaskan bahwa untuk jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran dan masuk kuota pemberangkatan, dana yang dibayarkan jamaah sudah aman berada di BPKH.

Sedangkan untuk jemaah umrah, dananya dikelola oleh penyelenggara. Sebagian diantaranya, juga sudah didistribusikan oleh biro kepada maskapai penerbangan, hotel, dan pengurusan visa. Masalahnya, pihak biro penyelenggara umrah sendiri belum bisa seluruhnya mendapatkan refund dari pihak-pihak tersebut.

"Tapi kalau jamaah masih bersabar untuk berangkat pada new normal, nanti ketika dibuka penyelenggara ibadah umrah, saya kira itu masih bisa diberangkatkan, tidak ada persoalan," jelas Alfa.

Untuk menutupi biaya operasional, Alfa menambahkan bahwa biro penyelenggara haji dan umrah sudah menggunakan dana cadangan perusahaan. Entah, bisa bertahan sampai kapan. Oleh sebab itu, dengan kembali tidak adanya pemberangkatan jamaah haji tahun ini, Alfa meminta agar pemerintah Indonesia bisa melakukan lobi dan memfasilitasi pemberangkatan umrah.

Alfa mengestimasikan, paling tidak pada bulan Muharram atau sekitar bulan Agustus, penyelenggaraan umrah bisa kembali aktif dilakukan. "Kami berharap dengan tidak adanya pemberangkatan haji lagi tahun ini, pemerintah mampu untuk melakukan lobi-lobi atau memberikan peluang agar umrah bisa diterselenggara," sebutnya.

Sebab, permintaan atau antusiasme dari masyarakat untuk melakukan umrah tetap tinggi. Alfa juga memastikan kesiapan penyelenggaraan umrah sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan (prokes) saat masa new normal. "Kondisi apa pun di new normal memang harus mengikuti prokes dan tahapannya, Insha Allah kita siap," imbuhnya.

Selain penyelenggaraan umrah, Alfa juga meminta agar pemerintah bisa mengucurkan insentif bagi biro penyelenggara haji dan umrah. Dari sisi administrasi, misalnya, pemerintah diminta memberikan keringanan perpanjangan izin, sertifikasi dan akreditasi. Termasuk yang terkait dengan biaya-biayanya, seperti nilai bank garansi yang harus disetorkan oleh biro penyelenggara haji dan umrah.

Pasalnya, untuk penyelenggaraan umrah, bank garansi yang harus disetorkan biro sebesar Rp 200 juta, sedangkan untuk penyelenggaraan haji senilai Rp 500 juta. "Paling tidak pemerintah memberikan keringanan hal-hal yang seperti itu. Hal hal yang bisa menjadi mitigasi untuk meringankan beban penyelenggara haji dan umrah harus secara intensif dibicarakan lebih lanjut," kata Alfa.

Insentif lain yang juga dibutuhkan ialah pemberian pinjaman lunak. Termasuk stimulus dari perbankan, khususnya Bank Syariah seperti pinjaman rekening koran. Selanjutnya, Alfa juga meminta agar pemerintah bisa memfasitasi pengembalian dana yang sudah didistribusikan biro kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada maskapai penerbangan.

Hal ini dinilai penting untuk bisa memfasilitasi jamaah yang memang ingin me-refund dana yang sudah disetorkan. "Kami juga minta pemerintah bisa memfasilitasi. Ya ada good will dari pemerintah untuk menyelesaikan hal-hal yang masih menggantung itu," terang Alfa.

Senada, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur juga meminta adanya insentif dari pemerintah. Dia pun mengamini, pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 yang telah diputuskan oleh Kemenag dapat dimengerti.

Meski dampaknya secara bisnis sangat signifikan membuat kinerja usaha biro semakin terpuruk. "Sungguh sangat berat, karena ini sudah tahun kedua. Setelah kebijakan pembatalan haji ini, kami berharap kepada pemerintah agar segera memberikan stimulus dan kebijakan insentif lainnya, yang membuat lebih ringan bagi kami dalam melanjutkan usaha," ungkap Firman.

Secara garis besar, ada dua insentif yang diusulkan. Pertama, pemberian pinjaman lunak. Kedua, insentif dalam bentuk program. Misalnya yang dapat diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar ada kerjasama dalam penyelengaraan paket tour dan travel atau wisata halal, khususnya untuk domestik.

"Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji ini berhubungan erat denagn ekonomi umat. Kami berharap pemerintah bisa concern memberikan kebijakan langsung yang dapat meringankan kami dalam menjalankan usaha ke depan, khususnya dalam pandemi ini," terang Firman yang juga merupakan Direktur Utama dari Maghfirah Travel.

Sebagai strategi untuk bisa bertahan, Firman melanjutkan bahwa biro penyelenggara haji dan umrah melakukan diversifikasi usaha. Banyak biro yang saat ini beralih ke bisnis kuliner seperti usaha restoran dengan memanfaatkan aset berupa ruko yang dimilikinya.

Selain itu, ada juga yang merambah bisnis perdagangan termasuk ekspor dan impor. "Ini adalah opsi untuk bisa bertahan, kami juga memanfaatkan jaringan dari anggota Amphuri dan melakukan pelatihan bagaimana membuat dan manajemen restoran juga pelatihan agar anggota familiar dengan usaha ekspor-impor," jelas Firman.

Wakil Ketua Sapuhi Alfa Edison juga mengamini bahwa biro penyelenggara haji dan umrah tengah berjibaku untuk mencari alternatif pendapatan lain. Dia memberikan gambaran, sejumlah biro menjalankan diversifikasi usaha dengan menjadi importir kurma, penjualan sepeda, hingga masuk ke bisnis tour dan travel domestik.

sumber : https://industri.kontan.co.id/news/tertekan-covid-19-biro-penyelenggara-haji-umrah-berharap-insentif-dari-pemerintah?page=3

Post a Comment

0 Comments