Bocoran Aturan PPKM Darurat: Dilarang Plesiran Saat WFH!

Jakarta - Pemerintah memastikan bakal segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal menjadi koordinator pelaksanaan program ini pada wilayah Jawa-Bali.


Kebijakan resmi PPKM Darurat akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, detikcom telah menerima dokumen terkait kebijakan tersebut. Salah satunya membahas soal batasan jumlah kapasitas perkantoran.

Untuk perkantoran pemerintah/lembaga baik pusat dan daerah, serta kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 25%. Atau dengan kata lain diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75% selama periode PPKM Darurat.

Sementara, untuk perkantoran pemerintah/lembaga baik pusat dan daerah, serta kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah yang bukan zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 50%.

Pelaksanaan WFH da WFO dilakukan dengan:
a) Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat
b) pengaturan waktu kerja secara bergantian
c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain
d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari K/L atau masing-masing Pemda.

sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5624973/bocoran-aturan-ppkm-darurat-dilarang-plesiran-saat-wfh

Post a Comment

0 Comments