Upaya Pemulihan Ekonomi di Indonesia Pada Pandemi Covid 19 Oleh Pemerintah

Fekri Dewo

Sebagian dari kita tak sabar rasanya bisa berkarya kembali seperti biasanya, seperti yang diistilahkan Presiden Jokowi dengan new normal.

Ajakan Presiden Jokowi dengan new normal bisa kita tangkap sebagai strategi baru menghadapi virus corona. Kita tetap bisa berkarya, tapi dengan budaya dan disiplin mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

Disiplin menjalani new normal adalah modal sosial yang dibutuhkan oleh kita semua pada sisi kultural. Sementara itu, pada sisi struktural, pemerintah telah merancang dan menjalankan tahapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebab, bila tidak segera fight back, kita menghadapi ancaman perlambatan ekonomi pada 2020 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga minus 0,4 persen; kenaikan penduduk miskin hingga 4,8 juta; dan kenaikan pengangguran hingga 5,23 juta. Pemulihannya akan sangat berat bila hal itu terjadi.

Kita melihat menekankan dampak ekonomi lebih penting ketimbang kesehatan. Dampak kesehatan dan ekonomi harus secara simultan ditangani bersama, tidak untuk saling dikorbankan, dan dianggap satu lebih penting daripada yang lain. Kita setuju dengan skema PEN pemerintah memasukkan faktor kesehatan berjalan beriringan dengan program PEN.

Pada APBN 2020 yang telah direvisi beberapa kali, kebijakan PEN terdiri atas dua pilar utama yang menjadi sasaran:

Pilar pertama menjaga daya beli rumah tangga. Sebab, dari demand side, kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 59,4 persen dari PDB kita. Pada kuartal 1 2020 konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,7 persen, padahal tahun lalu 5,3 persen.

Bila tidak segera diantisipasi, penurunannya akan lebih dalam pada kuartal II dan III 2020. Pada APBN 2020, pilar pertama itu mendapatkan anggaran Rp 232,27 triliun. Program-program yang dicover pilar pertama, antara lain, PKH, subsidi sembako, bansos, kartu prakerja, subsidi listrik, insentif logistik pangan, dan perumahan.

Pilar kedua adalah dukungan untuk dunia usaha, khususnya UMKM, BUMN, dan Pemda. Alokasi anggaran APBN untuk pilar kedua itu Rp409,91 triliun. Pilar kedua tersebut memberikan dukungan bagi pelaku usaha berupa insentif pajak, penempatan dana pemerintah untuk UMKM, penjaminan modal kerja UMKM, PNM ke BUMN, program B-30, pinjaman daerah dan dukungan DAK fisik dan pemulihan ekonomi daerah, serta pariwisata.

Sejalan dengan PEN, atensi terhadap sektor kesehatan terus ditingkatkan. Sektor kesehatan mendapatkan alokasi anggaran Rp75 triliun. Belanja terbesarnya adalah penanganan Covid-19 secara langsung, mulai pengadaan obat, alat-alat kesehatan, hingga rumah sakit Rp65,8 triliun.

Pemberian insentif tenaga medis yang telah berjuang di garis depan Rp5,9 triliun serta subsidi JKN pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Rp3 triliun. Sisanya dialokasikan untuk santunan kematian warga yang terkena Covid-19. Diluar itu, masih terdapat Rp3,5 triliun untuk operasional Gugus Tugas Covid 19.

Kebijakan PEN tersebut, merupakan sebagai langkah yang tepat. Desainnya telah menggambarkan mitigasi dari problematika yang kita hadapi, yakni terpukulnya sektor riil, khususnya UMKM.

Kenapa UMKM? UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional.

Selain itu, UMKM menyumbang 14,17 persen dari total ekspor dan 58,18 persen dari total investasi. Memulihkan kembali sektor UMKM juga berimplikasi pada sektor penguatan daya beli rumah tangga yang menyumbang demand side besar pada PDB kita.

Memulihkan UMKM adalah kunci memulihkan sektor riil kita. Kita melihat support system yang dibentuk melalui PEN sudah pada jalan kebijakan yang benar. Bila pemerintah lebih sistematis dengan mengintegrasikan berbagai program-program kementerian dan lembaga di luar skema PEN, termasuk berbagai aksi korporasi BUMN yang diberi mandat khusus, tentu itu akan makin mempercepat daya pulih perekonomian kita.

Kita ketahui bersama, beberapa BUMN mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendukung program-program PEN, seperti penyaluran sembako oleh Bulog, subsidi listrik oleh PLN khususnya untuk keluarga miskin, serta distribusi dan penetapan harga jual BBM oleh Pertamina.

Bank-bank umum memastikan penyaluran likuiditas ke bank-bank kecil untuk UMKM, PT Askrindo dan Jamkrindo memastikan penjaminan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk UMKM berjalan aman, serta PT SMI membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan pinjaman bagi upaya pemulihan ekonomi daerah akibat Covid-19. Peran itu makin mengoptimalkan kebijakan PEN yang dijalankan pemerintah.

Bagaimana yang miskin dan pengangguran total? Sederet bansos dan padat karya adalah obatnya. Bansos diproyeksikan menyasar mereka yang miskin, jatuh miskin, dan terkena dampak Covid-19 secara langsung, yakni 19,3 juta petani dan nelayan; 3,4 juta pekerja bangunan; 3,3 juta pekerja pabrik; 4,2 juta pedagang kecil dan pekerja swasta; 1,3 juta sopir dan pekerja sektor komunikasi; 300 ribu pekerja sektor tambang yang berhenti, dan 11,7 juta pekerja sektor lainnya.

Untuk mengurangi laju pengangguran, beberapa kementerian secara serentak menggulirkan program padat karya tunai. Padat karya tunai adalah program-program yang dijalankan dengan menggunakan penduduk setempat di mana proyek-proyek kementerian tersebut dikerjakan.

Tentu mereka yang memenuhi kualifikasi dan layak ikut serta dalam program padat karya tunai. Program itu dialokasikan pada Kementerian PUPR sebesar Rp10,23 triliun; Kementerian Perhubungan Rp1,87 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp95,58 miliar; dan Kementerian Pertanian Rp1,6 miliar.

Dengan keserentakan dan orkestrasi itu dan dilaksanakan dengan penuh kebulatan tekad oleh pemerintah, kita amat yakin kita melampaui tekanan ekonomi akibat Covid-19 ini dengan cepat. Terlebih bila sektor kesehatan melalui protokol new normal dapat terus menekan persebaran virus corona, kita akan mendapatkan sukses ganda, ekonomi pulih, rakyat sehat dan selamat dengan meneruskan karya-karya dalam pembangunan.

Untuk itulah, diharapkan pada tahun 2021 ini harus lebih bijak dalam penggunaan anggaran yang tentunya memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat kecil dibandingkan pembangunan infrastruktur.


Post a Comment

0 Comments