THR di Kabupaten Mojokerto Sudah Mulai Diterima Pekerja

Mojokerto (Beritajatim.com) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Perusahaan agar membayar THR paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.


Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wijanarko mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto sampai saat ini belum ada perusahaan di Kabupaten Mojokerto yang mengajukan penangguhan THR.

“Sampai hari ini, saya sudah komunikasi dengan Disnakertrans belum ada pelaporan terkait pengaduhan THR. Maksudnya perusahaan tidak membayar THR, tidak ada. Justru ada laporan ke posko, sudah memberikan THR,” ungkapnya, Rabu (28/4/2021).

Pemberian THR di Kabupaten Mojokerto sudah dibayarkan pihak perusahaan sejak memasuki bulan suci ramadhan. Bambang mencontohkan, pabrik rokok PT Irutama (Ittihad Rahmat Utama) di Kecamatan Trowulan dan PT HM Sampoerna di Kecamatan Gondang sudah membayarkan THR kepada para pekerja.

“Di sini dan Gondang sudah bayar, sudah dilaporkan ke Disnakertrans. Yang terdampak Covid-19 tidak sedikit, saya yakin pengusaha membayar. Jika benar-benar terdampak, silahkan melakukan perundingan. Pemberian kerja melakukan perundingan dengan pekerjanya. Namun memang yang diajak perundingan hanya perwakilan,” katanya.

Masih kata Bambang, pembayaran THR di tahun 2021 tidak boleh dicicil namun ada kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto. Yakni ada negosiasi antara pengusaha dengan pekerja. Jika bulan ini tidak bisa dibayar maka akan dibayarkan pada bulan depan.

“Jika tidak bisa membayar, ada perjanjian. Nah ini biasanya menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan karena hanya perwakilan yang diajak perundingan, dari 1 ribu pekerjaan yang diajak mungkin hanya 3 sampai 20 perwakilan. Dari 980, mungkin ada ya g tidak setuju dengan hasil perundingan bisa saja terjadi,” tegasnya.

Gesekan tersebut mungkin saja terjadi saat jatuh tempo atau pada saat hari H pembayaran. Hasil perjanjian tersebut menjadi kendala dan berujung pada dilaporkanya pengusaha. Padahal sudah terjadi kesepakatan. Namun hingga saat ini di Kabupaten Mojokerto belum ada pelaporan terkait penanggulangan THR.

“Belum ada. Yang terdampak Covid ini ada, contoh perusahaan bus pariwisata, perusahaan pariwisata. Ini pasti terdampak, masyarakat masih takut untuk perjalanan luar kota dan ke tempat wisata. Apalagi sekarang ada aturan mudik dilarang, ini berdampak para transportasi. Harusnya ada solusi dengan para sopir, karena kalau dikembalikan pengusaha juga menjadi beban berat,” ujarnya.

Terkait THR, menurutnya, di masa pandemi kondisi cukup sulit sehingga harus sama-sama bisa menjaga. Pengusaha berpikir positif ke pekerja dan sebaliknya sehingga masalah bisa selesai. Menurutnya butuh saling memahami antara pengusaha dan pekerja.

“Di Kabupaten Mojokerto, ada sebanyak 934 perusahaan. Banyak tidak aktif karena ada pekerja yang dirumahkan dengan perjanjian, bekerja paruh waktu, ini yang terjadi. Dari 934 perusahaan, ada 2 yang tutup di tahun ini. Yang melapor ke Disnakertrans, yang tidak melapor saya yakin ada. Pelaporan syaratnya ke Disnakertrans, kita hanya diberitahu saja. Lisan saja tidak masalah,” terangnya.

Bambang menambahkan, situasi Covid-19 saat ini perusahaan bisa bertahan sudah cukup bagus sehingga pihaknya berharap perusahaan yang bertahan dilindungi dan disupport. Karena produksi turun draktis tapi masih bisa memberikan upah kepada para pekerja. Jika tidak ada bantuan dan support dari pemerintah akan berat.

“Situasi ini adalah situasional maka dari itu, kalau situasional mestinya THR bagi perusahaan terdampak dengan situasi ini bisa menggunakan perundingan. Apakah jika THR tidak dibayar penuh, pekerja mau? Ya monggo perundingan. Jika ada kesepakatan, perjanjian bersama ini menjadi lebih kuat dari UU,” tegas Direktur PT Irutama ini. [tin/ted]

sumber : https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/thr-di-kabupaten-mojokerto-sudah-mulai-diterima-pekerja/

Post a Comment

0 Comments