Kemdikbud Alokasikan Rp 198 Miliar untuk Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto saat peluncuran Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2021 secara virtual, Jumat (5/3/2021). (Foto: )

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 198,7 miliar untuk dua program peningkatan keterampilan generasi muda yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program di bawah Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) itu menyasar 50.000 calon peserta didik PKK dan 16.676 calon peserta didik PKW.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto mengatakan, PKK dan PKW adalah salah satu program prioritas Ditjen Diksi untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam visi pembangunan manusia. 

“Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak hanya sekolah formal, pendidikan vokasi pada sekolah nonformal yang menjadi fokus pada program ini pun harus bersinergi secara erat dengan industri dan dunia kerja, termasuk di dalamnya peningkatan kerja sama dengan UMKM maupun industri besar,” kata Wikan saat merilis PKK dan PKW tahun 2021, Jumat (5/3/2021).

PKK ditujukan bagi warga Indonesia berusia 17-25 tahun, sedangkan PKW untuk warga berusia 15-25 tahun. Program itu terutama diharapkan membantu lulusan SMK agar bisa meningkatkan kompetensinya dan siap masuk dunia kerja.

Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen Diksi, Wartanto, mengatakan alokasi dana PKK dan PKW tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari Rp 222,7 miliar menjadi Rp 198,7 miliar. Dia menjelaskan dana bantuan bukan diberikan kepada peserta PKK dan PKW, melainkan kepada lembaga kursus atau pelatihan yang memenuhi syarat salah satunya memiliki akta notaris.

Wartanto menyebut terdapat tiga kategori bantuan yaitu platinum, gold, dan silver. Untuk bantuan kategori platinum ditujukan untuk lulusan standar nasional atau internasional sebesar maksimal Rp 17 juta, sedangkan lembaga kursus standar gold akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 10 juta, dan lembaga indukan lokal kategori silver akan mendapatkan dana Rp 2-4 juta.

“Program ini dapat diajukan oleh lembaga kursus dan pelatihan, satuan Pendidikan formal dan nonformal lainnya serta lembaga di mana pun di seluruh Indonesia, yang melaksanakan fungsi pelatihan yang memenuhi persyaratan,” tambah Wartanto.

Wartanto menjelaskan, PKK dan PKW telah berjalan dua tahun sejak 2020. Dia mengakui pelaksanaan kedua program tersebut mendapatkan banyak tantangan baru khususnya bagi calon penyelenggara program karena situasi new normal (adaptasi kebiasaan baru).

“Selain protokol kesehatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program sebagai perhatian Kemdikbud pada visi bersama menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, jenis-jenis keterampilan yang diajukan pun harus mampu memberikan dampak lebih cepat bagi para lulusan program,” ujar Wartanto.

Wartanto menyebut PKK dan PKW sudah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait agar bantuan tidak tumpang tindih. Dia menyebut telah mengikuti pertemuan dengan Menko Perekonomian, serta pengelola kartu Pra Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Sosial.

“Harapan Bapak Presiden agar bantuan tidak tumpang tindih tapi sinkron dan dilatarbelakangi angka pengangguran yang sudah naik sampai 1 juta,” kata Wartanto. 


Sumber: Kemdikbud Alokasikan Rp 198 Miliar untuk Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha (beritasatu.com)

Post a Comment

0 Comments