Kapolri-Panglima Operasi Keramaian, Harap Covid Turun 2 Pekan

Ilustrasi personel TNI dan Polri. (Antara Foto/Reno Esnir)

Polri dan TNI akan diterjunkan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat keramaian. Targetnya, angka kasus Covid-19 turun dalam dua pekan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut aparat kepolisian dan TNI saat ini bakal menguatkan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.

"Kami sepakat bahwa kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih kuat di lapangan sehingga angka Covid dalam waktu satu minggu, dua minggu ini kami bisa turunkan," kata dia,  kepada wartawan usai bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Senin (1/2).

Sejak kemarin, pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk menegakkan protokol kesehatan. Lokasi-lokasi yang bakal dibidik oleh aparat ialah tempat interaksi masyarakat dan beberapa lokasi yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi. Misalnya, terminal, bandara, dan lainnya.

"Maka, mulai dari kemarin kami akan laksanakan kegiatan turun bersama," ucapnya.

"Terminal penumpang pesawat udara tentunya menjadi perhatian kami untuk bersama-sama kami lakukan pengawasan yang lebih ketat," tambahnya lagi.

Senada, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut jajarannya siap mendukung Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan yang rencananya akan kembali digelar serentak di seluruh Indonesia bersama kepolisian. Hal ini diungkapnya saat mengikuti rapat koordinasi terpusat 

Penanganan Covid-19 dan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di Seluruh Wilayah Indonesia. Rapat tersebut digelar secara daring dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kata Hadi, per 31 Januari hingga 8 Februari 2021, TNI yang tersebar di seluruh Indonesia akan mendukung Pemda untuk menggelar operasi penegakan protokol kesehatan.

"Khususnya anjuran menggunakan masker di titik-titik keramaian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Virus Covid 19 di daerah-daerah," kata Hadi melalui keterangan tertulis, Senin (1/2).

Sementara itu, Luhut mengatakan peningkatan kasus penyebaran Covid-19 ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.Kata dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali dengan dibarengi operasi yustisi demi tegaknya protokol kesehatan mesti jadi perhatian pemerintah daerah.

Tak hanya operasi yustisi, Luhut juga sempat menyinggung perawatan bagi pasien Covid-19 dengan tingkat gejala tinggi.

"Oleh sebab itu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, harus menjadi perhatian dari pejabat daerah," kata Luhut.

"Selain itu perlunya peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap daerah," lanjut dia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan PPKM Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari lantas diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.

Ia pun meminta Panglima TNI, Kapolri, hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terjun langsung memberi keteladanan dalam penerapan prokes.

Merespons pengakuan Jokowi itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menyatakan pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berbasis ilmiah atau kesehatan dalam penanganan pandemi.

"Banyak kebijakan yang populis, non scientific. Padahal, seharusnya ketika kita melihat pandemi ini basisnya kesehatan, semua kebijakan harus berbasis ilmiah," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/2).Pemerintah, katanya, sudah kedodoran dan gagap sejak awal penanganan pandemi Covid-19 karena tidak menyiapkan regulasi serta sistem kesehatan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

"Itu sudah kelihatan dari menentukan harga rapid test. Bahkan, di awal kita juga bingung antara rapid, PCR, dan sebagainya," tutur istri eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tersebut.

Menurutnya, ketidakefektifan PPKM saat ini harus dilihat dari langkah awal pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau sekarang dianggap PPKM tidak efektif, ya kita harus balik lagi. Dulu waktu awal outbreak pandemi, kita dorong karantina wilayah kan pemerintah pilih PSBB, itu pun tidak jelas," katanya.Selain itu, lanjutnya, ketidakefektifan PPKM saat ini juga terjadi karena pemerintah tidak pernah memperbaiki tata kelola komunikasi publik.

"Kalau hari ini PPKM dianggap tidak efektif, karena memang masyarakat bingung apa keberhasilan PSBB, kemudian ada relaksasi PSBB, kemudian dikenalkan new normal," ucapnya.

"Begitu banyak istilah tanpa memperbaiki tata kelola komunikasi publik itu non sense untuk perbaikan penanganan pandemi," imbuh Netty.

(mjo/tst/mts/arh)


Sumber: Kapolri-Panglima Operasi Keramaian, Harap Covid Turun 2 Pekan (cnnindonesia.com)


Kata siapa UMKM tidak perlu melek keamanan siber (cybersecurity) ? Kami akan membahasnya bersama pak Didi Nurcahya, ITIL®, GSEC - di 16 Feb 2021, pastikan anda terdaftar di https://s.id/eventcerdas16feb .dtechcorp,Cybersecurity,keamanansiber,cyberawareness,


Post a Comment

0 Comments