Pengaturan Jam Kerja PNS dan Swasta saat New Normal, Cek di Sini

New Normal (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jabodetabek.
SE ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dalam menetapkan dan menerapkan pengaturan teknis jam kerja pegawai/karyawan pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju kehidupan produktif dan aman Covid-19.
SE ini disusun dengan tujuan:
1. Menghindari terjadinya kerumunan di sarana dan prasarana transportasi serta pemanfaatan fasilitas publik pada waktu tertentu.
2. Mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas publik yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan.
3. Meningkatkan pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
SE ditetapkan dan ditandatangani Kepala BNBP selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pelaksana Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 14 Juni 2020.
Pengaturan jam kerja yang dimaksud di dalam SE ini adalah pengaturan shift (giliran kerja) masuk dan pulang kerja pegawai/karyawan pada instansi/kantor/pemberi kerja di wilayah Aglomerasi Jabodetabek.
Setidaknya ada lima poin dalam SE ini soal pengaturan kerja. Berikut penjelasannya.
Pertama. Pengaturan jam kerja sebagai berikut:
- Pengaturan jam kerja antar shift wajib dilakukan dengan jeda minimal tiga jam
- Shift 1: Masuk antara pukul 07.00-07.30 dan pulang antara pukul 15.00-15.30
- Shift 2: Masuk antara pukul 10.00-10.30 dan pulang antara pukul 18.00-18.30
Kedua. Pengaturan jam kerja dikecualikan untuk jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus.
Ketiga. Jumlah pegawai/karyawan yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50 untuk setiap shift
Keempat. Pengaturan jam kerja ini diikuti oleh:
- Optimalisasi penerapan kerja dari rumah (Work From Home) dan keselamatan bagi kelompok rentan
- Penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi/kantor/pemberi kerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
- Penyusunan dan penerapan pengaturan teknis operasional sarana dan prasarana transportasi serta pemanfaatan fasilitas publik oleh otoritas/pengelola/penyelenggaran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
Kelima. Pengaturan jam kerja ini diberlakukan secara bertahap dan dievaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengaturan.

Post a Comment

0 Comments