Riuh Skenario New Normal Ekonomi Indonesia Saat Pandemi Belum Reda

Analisis Data New Normal

Pemerintah mengkaji tahapan kenormalan baru atau new normal dalam masa pandemi virus corona yang rencananya dimulai 1 Juni nanti. Tujuan utamanya untuk menggerakkan roda perekonomian yang macet selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal pertama kemarin anjlok. 

Kajian awal Kemenko Perekonomian yang sempat tersebar ke publik dan telah dikonfirmasi Sekretaris Kemenko Susiwijono pada 7 Mei menunjukkan lima fase new normal yang disiapkan. Pertama, pada 1 juni industri dan jasa boleh beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19. Kedua, pada 8 Juni toko, pasar, dan mal diperbolehkan buka mengikuti protokol kesehatan.

Ketiga, sepekan kemudian mal beroperasi seperti fase kedua tapi mendapat evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetap dengan protokol Covid-19. Sekolah pun mulai dibuka, tapi dengan sistem bergiliran atau shift. Keempat, pada 6 Juli restoran, café, bar, dan lainnya dibuka secara bertahap dan dengan protokol kebersihan yang ketat. Kegiatan ibadah pun diperbolehkan dengan jumlah jamaah dibatasi. 


Kelima, pada rentang 20-27 Juli kegiatan ekonomi dan sosial berskala besar dibuka dengan harapan awal Agustus seluruh kegiatan berjalan seperti sebelum pandemi. 

Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri BUMN bernomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei juga mengkaji lima fase normal baru. Pertama, mulai 26 Mei pegawai BUMN usia di bawah 45 tahun masuk kantor dengan protokol Covid-19. Kedua, pada 1 Juni mal dan usaha ritel dibuka dengan batasan pengunjung dan jam operasional. Ketiga, membuka tempat wisata mulai 8 Juni.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi dibuka untuk seluruh sektor dengan evaluasi pada 29 Juni. Terakhir, evaluasi semua sektor menuju skala normal pada 13 dan 20 Juli. Menyikapi hal ini, perusahaan pelat merah seperti Bank Mandiri dan Pertamina telah menyusun panduan kerja di masa new normal.

Panduan yang disusun Bank Mandiri, di antaranya, wajib menggunakan masker dan memeriksa suhu untuk nasabah, tamu, dan karyawan. Pelayanan nasabah di kantor cabang dilakukan dengan memasang jarak antrean antar-nasabah, serta memasang penyekat meja akrilik di teller dan customer service. 

Sementara protokol yang disiapkan Pertamina antara lain, penelusuran kondisi kesehatan pekerja dan memanfaatkan teknologi untuk pertemuan di kantor dan daerah operasi. Bagi pelanggan didorong untuk menggunakan pembayaran digital melalui aplikasi MyPertamina. 

“Kami petakan dari awal, 86 persen BUMN siap, yang tidak siap kami pandu agar tidak bikin blunder di lapangan,” kata Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (26/5).

Kementerian Keuangan pun tak ketinggalan mempersiapkan new normal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Mei menyatakan akan menerapkan flexible working space (FWS) selama masa normal baru. Khususnya untuk perumusan kebijakan dan pekerjaan lain yang bisa dilakukan secara daring. Sebagai payung hukum pelaksanaa telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.1/2020.

Kendati begitu, Presiden Joko Widodo atau karib disapa Jokowi menyatakan pelaksanaan new normal tak akan serentak nasional. Fase ini hanya berlaku di derah dengan laju penyebaran virus corona yang sudah melandai. Ukurannya angka reproduction rate atau RO di bawah 1.

“Juga pada sektor-sektor tertentu yang kami lihat di lapangan bisa melakukan, mengikuti, tatanan normal baru. Ini yang ingin kita kerjakan,” kata Jokowi melalui konferensi video saat membuka ratas kabinet, Rabu (27/5).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas kabinet mengatakan, data Epidemiologi BNPB menunjukkan pada 110 kabupaten atau kota belum pernah terjadi kasus Covid-19 atau sudah tak ada kasus positif. Lalu, data Bappenas menyatakan delapan provinsi dengan angka RO di bawah 1, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. 


Berdasarakan analisis tren pertambahan kasus, Semarang dan beberapa daerah di Jawa Barat yang berada di sekitar DKI Jakarta dengan kontribusi ekonomi signifikan pun dianggap Bappenas layak memberlakukan new normal.

Oleh karena itu, menurut Airlangga, kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fominda) di wilayah-wilayah tersebut akan menyusun protokol dan menguji kesiapan lapangan sebelum menerapkan new normal. Simulasi dan sosialisasi dilakukan minggu ini, sementara pelaksanaan mulai pekan depan. Pemerintah akan mengawasi dan menindak tegas pelanggar selama masa itu. 


“Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan Polri akan mengawal dan berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi gelombang kedua,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu (27/5).

Skema New Normal Versi Pengusaha

Di luar pemerintahan, pengusaha juga mengkaji skema new normal. Pemilik PT Saratoga Investama Sandiaga Uno menilai new normal bisa dimulai dengan membuka sektor usaha yang memiliki risiko kesehatan minim tapi manfaat ekonominya tinggi. Ia menyebutnya sebagai Go Zone. UMKM shopping atau pertokoan menurutnya paling cocok untuk dibuka pada Juni, bukan mal seperti dalam rencana pemerintah. 


Karena, menurut riset mandiri Sandiaga, UMKM berkontribusi terhadap 60 % ekonomi nasional dan menyerap 97 % tenaga kerja. UMKM juga dianggap mampu membangkitkan konsumsi nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Seperti kita ketahui, lebih 50 % kontribusi ekonomi kita dari konsumsi,” kata mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 ini kepada Katadata.co.id, Jumat (22/5). 

Pernyataan Sandiaga selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2018 UMKM menyumbangkan Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia atau mencapai 57,8 % dari total pendapatan negara Rp 14.838,3 triliun. UMKM pun menyerap 116.978.631 orang tenaga kerja atau 97 % dari total tenaga kerja Indonesia.


Jumlah UMKM di Indonesia pun terus tumbuh. Berturut-turut pada 2016, 2017, dan 2018 sebanyak 61,7 juta unit, 62,9 juta unit, dan 64,2 juta unit. Angka terakhir setara dengan 99,99 % dari total unit usaha di Indonesia. Data pertumbuhan UMKM selengkapnya bisa disimak dalam Databoks di bawah ini : 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia

Data BPS pada 2019 juga mencatat konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sumbangan 56,52 % dari seluruh sektor. Unggul dari pembentukan modal bruto yang menyumbang 32,32 %. Pada kuartal pertama tahun ini, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 % atau hampir setengah dari periode sama tahun sebelumnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya mampu di angka 2,97 %.

Fase selanjutnya di Juli, kata Sandiaga, pemerintah bisa membuka sekolah, tempat kerja, dan layanan kesehatan. Khusus layanan kesehatan sangat penting agar penderita penyakit selain corona yang selama ini terabaikan bisa tertangani, seperti penderita DBD. Pembukaan sektor usaha yang memiliki manfaat ekonomi lebih kecil dengan risiko kesehatan rendah bisa pula dibuka. Ia menyebut fase ini sebagai Pivot Zone. 

Setelah itu, restoran dan tempat peribadatan bisa dibuka dengan protokol Covid-19 yang ketat dan tetap memperhatikan pembatasan sosial. Fase ini disebut juga oleh Sandiaga sebagai Check Zone, yakni untuk sektor usaha yang memiliki manfaat ekonomi besar sekaligus risiko kesehatannya besar. 

Disusul kemudian mengoperasikan kembali transportasi publik, hingga akhirnya transportasi udara. Ia menyebut fase terakhir sebagai Wait Zone, yakni sektor usaha yang bisa dibuka ketika wabah berakhir. “Tahapan ini masih bisa berubah-ubah tergantung dari pertimbangan kesehatan masyarakat dan risikonya,” kata Sandiaga. 

Semakin awal pemerintah dapat mengurangi risiko kesehatan atau angka penyebaran Covid-19, menurut Sandiaga, semakin cepat pula pelonggaran bisa dilakukan. Karena, dalam kondisi pandemi segala kebijakan mesti bersandar kepada data kesehatan. Bukan data ekonomi yang populis.

Wakil Ketua Umum Kadin dan Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai new normal tak mesti dimulai dari sektor yang memiliki manfaat ekonomi paling besar, tapi yang paling siap menerapkan protokol Covid-19. Karena, saat ini yang sedang dihadapai adalah pandemi dan sangat berisiko terjadi gelombang kedua bila memulai ekonomi dari sektor tanpa kesiapan protokol kesehatan. 

Untuk itu, kata Shinta, skala UMKM atau besar boleh saja dibuka di awal masa new normal. Lagi pula, tak akan ada usaha yang tiba-tiba pulih setelah pandemi. Seluruhnya pasti akan bergerak perlahan. Karena, secara psikis masyarakat tak bisa langsung menerima kenyataan masa baru. Sangat mungkin masih ada yang takut beraktivitas secara normal. 

Fungsi kesiapan sektor usaha melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 juga untuk meyakinkan masyarakat kembali melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga pemulihan ekonomi bisa benar-benar berjalan.   

“Manfaat ekonominya kan harus melihat pasarnya, demand-nya. Bukan hanya lokal, tapi ekspornya, luar negerinya juga dilihat. Makanya yang penting siap dengan protokol kesehatan Kemenkes,” kata Shinta kepada Katadata.co.id, Rabu (27/5).

Protokol pencegahan penularan corona di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan diterbitkan Kemenkes melalui Surat Edaran Menteri Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020. Isinya yakni, pengelola wajib membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala area kerja dan area publik setiap empat jam sekali, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan pengecekan suhu badan pekerja sebelum beraktivitas, mewajibkan pekerja menggunakan masker, dan memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, dan pelanggan agar mengikuti pembatasan jarak fisik minimal satu meter. 

Shinta menekankan yang terpenting dari setiap fase adalah evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah derah. Keduanya mesti sinkron dan tak boleh berbeda data. Sebab jika berbeda berisiko menciptakan ketimpangan kebijakan yang semakin merugikan dunia usaha, khususnya terkait arus pasok. 

Meskipun begitu, Shinta mendukung pemerintah membuka kembali perekonomian pada 1 Juni. Karena semakin lama ekonomi ditutup, krisis akan semakin dalam. Jalan terbaik adalah berdamai dengan keadaan sambil tetap memperhatikan secara serius protokol kesehatan. 

“Yang pasti peningkatan ekonomi akan lebih besar daripada waktu PSBB, tapi tidak akan kembali langsung seperti pra-pandemi,” kata Shinta. “Untuk pulih kembali mungkin kuartal IV,” imbuhnya. 

Membandingkan dengan Fase Pemulihan Singapura 

Negara Asia Tenggara yang juga akan memulihkan ekonomi pada Juni adalah Singapura. Pada 19 Mei Menteri Pembangunan Nasional Singapura Lawrence Wong menyatakan terdapat tiga fase pemulihan yang dipersiapkan. Pertama memberi izin operasi untuk bidang manufaktur, produksi, dan jasa yang tak banyak memerlukan interaksi publik pada 2 Juni. 

Dalam fase ini, pemerintah Singapura mengestimasikan sepertiga dari total jumlah pekerja dapat kembali bekerja. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah atau work from home. “Kami harus melakukan ini dengan hati-hati dan terkalibrasi,” kata Lawrence melansir Bloomberg.

Fase kedua membuka restoran, outlet ritel, dan gimnasium. Fase ini diperkirakan berlangsung selama berbulan-bulan tergantung dengan hasil evaluasi pemerintah tehadap penyebaran virus corona dan kesiapan masyarakat menjalani normal baru. 

Terakhir, adalah mengizinkan pertemuan, kegiatan sosial, dan bisnis lain dalam skala terbatas. Bioskop, bar, dan klub malam akan diizinkan. Fase ini akan berlangsung sampai vaksin virus corona ditemukan. Pemerintah Singapura pun meminta masyarakatnya untuk menaati protokol covid-19 selama seluruh fase tersebut dipersiapkan.

Berdasarkan seluruh fase tersebut, terlihat pemerintah Singapura tetap mempertimbangkan faktor penyebaran corona sebagai tolok ukur untuk memulai setiap tahapan. Pertimbangan manfaat ekonomi juga sangat terlihat dari sektor usaha yang dibuka di awal. Karena, seluruhnya adalah yang selama ini menjadi penopang utama PDB mereka.

Data Singapore Economic Development Board pada 2019 menyatakan kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 22% dengan pertumbuhan paling tinggi di manufaktur biomedis, yakni 21,9%. Disusul pertumbuhan di teknik presisi sebesar 4% dan teknik transportasi sebesar 3%. Pertumbuhan manufaktur Singapura selengkapnya bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:

Sementara sektor jasa paling berkontribusi terhadap PDB Singapura, yakni 70,6%. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 75,66% dari total tenaga kerja terserap. Sehingga, bisa dikatakan membukanya di awal berpeluang mendorong kembali perekonomian negara ini yang Maret lalu sempat diprediksi Development Bank of Singapore pertumbuhannya akan -0,5%.

Prediksi tersebut lebih buruk dari realisasi pertumbuhan ekonomi saat krisi finansial global 2009 yang masih di angka 0,1%. Dalam catatan DBS, Singapura tiga kali mengalami pertumbuhan ekonomi negatif: saat jatuhnya saham perusahaan-perusahaan teknologi pada 2001 (-1,1%), krisis finansial 1999 (-2,2%), dan resesi sektor manufaktur pada 1985 (-0,6%). 

Hal ini serupa dengan kajian new normal Kemenko Perekonomian. Sektor industri yang akan dibuka awal, menurut data BPS pada 2019, berkontribus 19,82% terhadap PDB Indonesia atau paling besar. Sementara jasa berkontribusi terbesar kedua, yakni 12,49%.
Belum Saatnya Indonesia Memasuki New Normal Ekonom 

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menyatakan sepakat dengan Sandiaga Uno bahwa UMKM shopping bisa dibuka terlebih dulu pada Juni nanti. Sebab UMKM akan lebih cepat menyerap tenaga kerja yang berimplikasi kepada peningkatan daya beli masyarakat. Dengan catatan pemerintah harus memberi subsidi kesehatan kepada pelaku UMKM.  
Karena, menurut Bhima, UMKM akan sangat rentan menghadapi pandemi tanpa subsidi kesehatan. Pelakunya yang saat ini masih dalam kondisi terpukul akan mengeluarkan dana ekstra untuk memenuhi fasilitas kesehatan sesuai protokol Covid-19 dan itu memberatkan. Sementara jika tak disediakan pekerja dan konsumennya rentan terkena virus corona.

“Kalau mal yang lebih dulu dibuka tidak akan meningkatkan konsumsi. Masyarakat menengah atas masih akan takut pergi ke mal. Sementara masyarakat menangah bawah ke mal untuk rekreasi saja,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (27/5).

Setelah itu membuka sektor pertanian yang berkontribusi 10,88 % terhadap PDB dan termasuk kebutuhan dasar penting di tengah pandemi. Mengingat saat ini salah satu masalah serius adalah kelangkaan pangan, seperti gula yang menyebabkan harganya melambung tinggi di pasar.

Akan tetapi, Bhima lebih menilai pemerintah masih terlalu prematur melonggarkan PSBB dan memulai new normal. Pasalnya tren kasus positif corona masih terus menanjak. Karena, yang semetinya menjadi indikator utama pelonggaran adalah data kasus corona. “Negara-negara yang mulai melonggarkan pembatasan indikatornya jelas, jumlah kasus positif dan kematiannya menurun tajam,” kata Bhima. 

Data Kemenkes per 27 Mei menyatakan total kasus sebanyak 23.851 orang dari 195.518 spesimen (714 per 1 juta populasi). Meningkat dari sehari sebelumnya sebanyak 23.165 orang atau bertambah 686 kasus baru. Pertambahan kasus harian dalam seminggu ke belakang pun selalu di atas 400 orang. 

Berdasarkan analisis Endcoronavirus.org, kurva kasus Covid-19 di Indonesia berwarna merah atau masih masuk kategori butuh tindakan khusus untuk melandaikannya. Tak seperti Korea Selatan dan Vietnam yang kurvanya berwarna hijau atau telah dinyatakan mampu melandaikan penyebaran virus corona.

Menurut data John Hopkins University and Medicine, jumlah pertambahan kasus baru harian di Korea Selatan selama seminggu ke belakang tak pernah lebih dari 40 orang. Jauh dari jumlah kasus baru pada Februari-Maret yang mencapai lebih dari 100 orang per hari. Kini total kasus di negeri gingseng sebanyak 11.265 orang. 

Sementara Vietnam dalam seminggu ke belakang hanya mencatat pertambahan 3 kasus. Total kasusnya kini hanya sebanyak 327 kasus sejak 2 kasus awal tercatat pada 23 Januari lalu. Negeri ini pun tak mencatat satu pun kasus kematian akibat Covid-19.
Bhima menyatakan, risiko depresi ganda atau double depression bisa terjadi jika pemerintah tetap memaksakan memulai new normal sebelum kasus pandemi melandai. Sebab risiko gelombang kedua dengan dampak lebih besar sangat mungkin terjadi. 

Kurva pemulihan yang terwujud akan berbentuk “W”. Pemulihan yang diharapkan terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 8,2 % seperti diproyeksikan IMF bisa gagal terjadi. Sebaliknya, pemulihan baru bisa terjadi pada 2022. “Skenario terburuknya pertumbuhan ekonomi -0,4 sampai -2 %. Walaupun rebound tidak akan kembali seperti sebelum pandemi,” kata dia. 

Analisis Bhima selaras dengan perusahaan konsultan McKinsey & Company. Dalam artikel berjudul How to Restart National Economies During the Coronavirus Crisis dikatakan, kurva pemulihan ekonomi sangat bergantung kepada tingkat keberhasilan negara menekan penyebaran pandemi.

Semakin ketat negara menekan penyebaran pandemi, salah duanya dengan karantina wilayah dan peningkatan jumlah tes, semakin baik pula kurva pemulihan yang tercapai. Skenario terbaik adalah kurva “V” atau pemulihan ekonomi lebih tinggi dari sebelum pandemi. 

Namun, pencegahan yang parsial atau dilonggarkan sebelum pandemi bisa ditekan sepenuhnya akan menciptakan pemulihan lebih lama dengan tingkat tak bisa mencapai seperti semula, meskipun tetap pulih. Skenario paling buruk adalah tak ada kebijakan pencegahan penyebaran virus yang efektif akan membuat ekonomi tak pernah pulih.
Studi bertajuk Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu yang dilakukan asisten profesor Massachusetts Institute of Technology Emil Verner bersama dua ekonom bank sentral Amerika Serikat (AS), Sergio Correira dan Stephen Luck membuktikan intervensi kesehatan lebih berdampak pada pemulihan ekonomi saat pandemi flu Spanyol ketimbang pelonggaran kegiatan ekonomi.

Kota-kota di AS yang 10 hari lebih dulu melakukan intervensi kesehatan selama flu Spanyol ketimbang lainnya menunjukkan pertumbuhan sektor manufaktur lebih kurang 5 % setelah pandemi berlalu pada 1923. Sementara yang 50 hari lebih lama melonggarkan intervensi kesehatannya sektor manufakturnya tumbuh 6,5 % setelah pandemi. 

“Kami tak temukan bukti bahwa kota yang bertindak agresif di sektor kesehatan publik kesulitan memulihkan perekonomiannya. Semakin agresif semakin cepat pulih. Ini meragukan gagasan trade-off antara mengatasi ekonomi di satu sisi dan mengatasi pandemi di sisi lain. Karena pandemi itu sendiri sangat merusak ekonomi,” tulis penelitian itu. 


Post a Comment

0 Comments